Loading…

Kajian dan Tuntutan RUU PLP

Kajian dan Tuntutan

RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN KEILMUAN

ILMPI WILAYAH 1

 

Telah dilaksanakannya uji publik terhadap RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi pada 27 Mei 2022, dengan disahkannya RUU ini kami menarik kesimpulan:

  1. Tenaga praktik psikologi dan pengguna layanan psikologi mendapatkan perlindungan dibawah naungan hukum.
  2. Mahasiswa tamatan S-1 Psikologi memiliki peluang untuk dapat menempuh jenjang Pendidikan profesi tanpa harus mengikuti Pendidikan akademik magister terlebih dahulu, sehingga dengan ini diharapkan pemberi layanan psikologi di masyarakat dapat lebih banyak jumlahnya dan lebih massif.
  3. Pelanggar kode etik atau standar layanan mempunyia payung hukum untuk dapat diberikan sanksi.
  4. Walaupun masih banyak yang harus diperjelas dalam RUU ini, itu semua bisa diperjelas dengan peraturan tambahan, seperti ranah dari masingmasing tingkat jenjang Pendidikan profesi (umum, spesialis, dan sub spesialis) dalam Pendidikan Psikologi, bagaimana kurikulum yang akan digunakan untuk sistem ini.

Maka mengingat telah diadakannya uji publik RUU pendidikan dan layanan psikologi yang sebelumnya berbentuk RUU Praktik Psikologi serta menyadari beberapa point yang tercantum dalam bab dan pasal yang terdapat dalam RUU tersebut, dan dengan belum adanya peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai standar pendidikan keilmuan psikologi, pengadaan serta penggunaan layanan keilmuan psikologi.

Dengan ini, kami Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia menganggap memang perlu adanya perundang undangan yang mengatur mengenai ini. Maka daripada itu, dengan pertimbangan hal tersebut (badan pengembangan dan pengkajian keilmuan ILMPI Wil 1) telah mengkaji dan menuntut hal-hal yang berkaitan dengan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi sebagaimana berikut:

  1. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi disahkan agar tenaga praktik psikologi serta pengguna layanan psikologi mendapatkan perlindungan hukum.
  2. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi disahkan agar pelanggaran kode etik yang terjadi dapat ditindak dan diberikan sanksi.
  3. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi disahkan agar nantinya diharapkan adanya peraturan turunan mengenai alat tes sehingga alat tes psikologi akan terlindungi, kredibel dan reliabel.
  4. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi disahkan agar sarjana psikologi bisa melanjutkan studi jenjang program profesi tanpa harus magister.

Pengesahan RUU ini merupakan langkah awal agar psikologi mempunyai payung hukum yang jelas, sehingga perlunya ada dulu kebijakan mengenai ini serta peraturan-peraturan yang belum tercantum dapat disusun kemudian setelah kebijakan ini disahkan.

Maka dengan pertimbangan diatas, kami ILMPI:

“MEMINTA PEMERINTAH SERTA SELURUH INSTANSI PEMERINTAHAN TERKAIT UNTUK MELAKUKAN PENGESAHAN SEGERA ATAS PELAKSANAAN ATAU PENERAPAN RUU PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI”.

Tinggalkan Balasan